Masyarakat Akan Peroleh Golden Share dari Pengelolaan Candi Borobudur

January 30th, 2016 | by Ida
Masyarakat Akan Peroleh Golden Share dari Pengelolaan Candi Borobudur
News
0

Masyarakat di sekitar Candi Borobudur boleh bernafas lega karena segera akan menikmatisharing saham pengelolaan Candi Borobudur menjadi kawasan wisata internasional.

Bahkan, Menteri Pariwisata, Arief Yahya menyebut masyarakat di sekitar Candi Borobudur akan terlibat dalam badan otoritas Borobudur bersama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab)Magelang, Kemendikbud dan Kementrian BUMN.

“Kami sebagai pemerintah memikirkan manfaat Borobudur untuk masyarakat, yakni dengan memberikan golden share. Ada pembagian saham untuk masyarakat tanpa harus setor sejumlah uang. Orang mau investasi berapa pun tidak apa-apa,” ujar Arief usai rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo, Gubernur Jateng dan DIY, serta sejumlah menteri di Kabinet Kerja di Hotel Manohara, Jumat (29/1/2016) petang.

Dalam rapat terbatas pengelolaan Candi Borobudur ini, hadir pula sejumlah menteri seperti, Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri PAN dan) Yuddy Chrisnandi, Menteri Koperasi Dan UKM AAGN Puspayoga, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, dan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf ini,

Arief menyebutkan, dalam rapat terbatas ini, masyarakat nantinya akan menjadi bagian dalam pengelolaan candi peninggalan dinasti Syailendra ini.

Nantinya, masyarakat akan bersama dengan beberapa stake holder seperti Pemkab, Pemprov, dan Balai Konservasi Borobudur, juga PT TWCB atau BUMN akan terintegrasi dalam pengelolaan candi ini.

“Pemda nantinya juga akan dapat saham karena ada sebagian lahan juga yang milik Pemda setempat. Hanya untuk Pemda, ada syaratnya, jadi pengelola badan otoritas ini bukan orang Pemda. Nanti CEO atau direksinya adalah professional yang sudah terlatih sesuai dengan standar dan sertifikasi ASEAN,” papar Arief.

sumber: tribun jogja

Comments are closed.